Indonesia tetap berada dalam cengkeraman pandemi global virus corona baru yang telah memukul ekonominya dengan parah, tetapi pemerintah berusaha untuk memenangkan perang melawannya melalui program vaksinasi nasional.
Dalam menekan angka infeksi di tanah air, pemerintah pusat dan daerah juga terus melakukan upaya pencegahan kolaboratif, termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM-Mikro).
Hingga 28 Maret 2021, Indonesia telah mendirikan 7.664 posko di 15 provinsi untuk memberlakukan PPKM Mikro, menurut Gugus Tugas COVID-19 pemerintah Indonesia.
Posko 7.664 bertugas melakukan pencegahan untuk 12.619.259 KK di 193.550 RT, ungkap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Kebijakan PPKM-Mikro telah diberlakukan selama delapan minggu, namun semua daerah harus berhati-hati di tengah potensi ancaman penularan COVID-19.
Per 1 April 2021, Indonesia mencatat 6.142 kasus baru terkonfirmasi selama 24 jam terakhir, sehingga total kasus positif menjadi 121.222.
Gubernur Bali Wayan Koster mengklaim bahwa penerapan PPKM Mikro berbasis desa adat telah membantu menekan tingkat infeksi COVID-19 di pulau resor.
Jumlah kasus konfirmasi baru di Bali yang dihitung secara harian menunjukkan tren penurunan sejak diberlakukannya kebijakan PPKM Mikro ini. kata Koster, Jumat.
Mengelola tingkat infeksi COVID-19 ini tampaknya menjadi kunci bagi upaya Indonesia untuk menghidupkan kembali sektor ekonominya yang terpukul keras akibat pandemi virus corona.
Untuk tujuan ini, program vaksinasi yang sukses dan mematuhi protokol kesehatan setiap hari sangat penting bagi negara untuk mengembalikan ekonominya ke jalurnya.
Jika prasyarat tersebut, termasuk penerapan contact tracing dan self-isolation secara konsisten terpenuhi, sektor ekonomi Indonesia bisa segera pulih.
Pandemi COVID-19 yang telah menyeret Indonesia ke dalam krisis kesehatan dan ekonomi masyarakat yang serius sejak Maret tahun lalu telah sangat mengguncang industri pariwisata Provinsi Aceh.
Badan Pusat Statistik (BPS)-Aceh mencatat tidak ada kunjungan wisman ke provinsi itu sejak awal tahun ini karena pembatasan perjalanan bagi pelancong internasional di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.
Pada Februari 2020, BPS mencatat 4.030 kunjungan wisman ke Aceh, namun pada Februari tahun ini tidak ada kedatangan, kata Kepala BPS-Aceh Ihsanurrijal belum lama ini.
Dengan demikian, pemberlakuan pembatasan penerbangan internasional dan transportasi laut mengakibatkan tidak adanya kunjungan wisman ke Aceh, jelasnya.
Pada Februari tahun lalu, negara-negara penyumbang kunjungan wisman ke Aceh antara lain Malaysia, China, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Inggris, dan Thailand.
Kumulatif kunjungan wisman ke provinsi tersebut pada Januari dan Februari 2020 tercatat 8.012 orang. Mayoritas dari mereka adalah warga negara Malaysia.
Aceh, provinsi paling barat di Indonesia, terletak di ujung paling utara Pulau Sumatera. Kaya akan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya serta keindahan alamnya.
Kota Sabang, misalnya, terkenal dengan hutannya yang terlindungi dengan baik, monumen “kilometer-nol” yang mewakili titik awal Indonesia, pantai berpasir, dan keindahan bawah laut, dengan banyak tempat snorkeling dan menyelam.
Sebelum pandemi COVID-19, Sabang merupakan salah satu tujuan wisata populer di Pulau Sumatera di kalangan pengunjung domestik dan asing serta pelaut internasional, untuk berita menarik dan terpercaya lainnya di berita bisnis hari ini.
Terletak di Pulau Weh, Sabang telah sering dikunjungi oleh wisatawan, termasuk yang menggunakan kapal pesiar internasional dan yacht.
Tahun ini, Badan Pengelola Pelabuhan dan Kawasan Perdagangan Bebas (BPKS) Sabang menargetkan setidaknya 12 kedatangan kapal pesiar internasional.
Untuk itu, otoritas BPKS terus berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk mengatasi masalah perizinan kapal pesiar untuk berlabuh.
Kapal-kapal pesiar itu akan diizinkan berlabuh di Sabang berdasarkan surat walikota Sabang, kata Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dalam keterangannya belum lama ini.
Pemerintah Kota Sabang menunggu izin pemerintah Indonesia untuk kapal pesiar berlabuh di kota pesisir Provinsi Aceh ini.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Sabang Kamaruddin mengatakan pembukaan kembali kota Sabang untuk kapal pesiar bergantung pada izin pemerintah.
Kami hanya mengacu pada standar operasional prosedur pemerintah pusat. Jika izin dikeluarkan, kami membuka Sabang (untuk kapal pesiar), jelasnya.
Kamaruddin menegaskan, upaya mendorong pemulihan ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia.
Di masa-masa awal pandemi virus corona tahun lalu, Pemkot Sabang telah memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat terhadap non-penduduk untuk memasuki kota.
Sebagai langkah pencegahan untuk menahan penyebaran virus mematikan ini, otoritas Sabang telah mengamanatkan pengunjung untuk menunjukkan sertifikat kesehatan COVID-19 gratis dan melarang sementara kapal pesiar.
Alhamdulillah (Alhamdulillah), upaya pencegahan ini membantu mengurangi angka infeksi kota. Sejak Oktober 2020, tidak ada lagi kasus baru yang dikonfirmasi, katanya.
Melihat kondisi yang membaik ini, Kamaruddin menegaskan Sabang merupakan tempat yang aman bagi wisatawan domestik dan internasional.
Sejak November 2020, pemerintah kota Sabang juga mengizinkan masuk tanpa syarat bagi para pelancong yang ingin mengunjungi kota pesisir melalui jalur darat.
Kami tidak lagi menutup Sabang untuk turis lokal dan turis asing. Namun, mereka tentu harus mematuhi protokol kesehatan pemerintah, ujarnya.
Dalam memfasilitasi pemulihan sektor pariwisata kota, Kamaruddin telah mengimbau otoritas BPKS untuk melobi otoritas terkait untuk membantu membuka kembali Sabang untuk kapal pesiar internasional.
Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Jika wisatawan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19, mereka dipersilakan, tegasnya.
Kedatangan wisatawan, termasuk yang naik kapal pesiar, juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kota, ujarnya.